Abraham Samad Dipanggil Komisi Hukum DPR RI | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Abraham Samad cs akan dimintai keterangan oleh Komisi III DPR RI untuk menanyakan perihal kasus Rumah Sakit Sumber Waras.
Nampaknya ada hal yang penting sehingga langkah ini mesti dilakukan oleh Komisi Hukum DPR RI. Dugaan sementara mengenai hal ini dilakukan karena Abraham Samad cs adalah pihak yang meminta BPK untuk
mengaudit pembangunan Rumah Sakit yang berlokasi di Jakarta Barat
tersebut.
 |
| Abraham Samad Dipanggil Komisi Hukum DPR RI |
"Ke depan kita akan melakukan langkah-langkah, memanggil mantan pimpinan
KPK yg lalu. Kenapa dipanggil, saat BPK mengaudit, dokumennya
diserahkan kepada pimpinan KPK yang lama," kata anggota Komisi III DPR
RI, Desmond J Mahesa di Kantor BPK, Jakarta, Selasa, (19/4).
Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman juga mengatakan hal senada. Kata dia, pihaknya ingin memanggil Samad cs guna mempertanyakan perihal permintaan KPK kepada BPK untuk mengaudit pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kami ingin nanya apakah betul pimpinan KPK yang lama meminta audit BPK itu," kata Benny.
Secara umum, Benny mengungkapkan, pihaknya percaya hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Sebab, BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengaduit keuangan Negara.
Untuk kasus Sumber Waras ini, lanjut dia, Komisi III akan mengawal dan memantau jalannya proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atas audit dan temuan yang dihasilkan oleh BPK.
"Jelas kami percaya dengan BPK. Kita akan pantau dan kawal, namun kita tidak ingin kesan seolah Komisi III mengintervensi KPK," demikian Benny yang Politisi Partai Demokrat ini.
Wakil Ketua Komisi III, Benny Kabur Harman juga mengatakan hal senada. Kata dia, pihaknya ingin memanggil Samad cs guna mempertanyakan perihal permintaan KPK kepada BPK untuk mengaudit pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Kami ingin nanya apakah betul pimpinan KPK yang lama meminta audit BPK itu," kata Benny.
Secara umum, Benny mengungkapkan, pihaknya percaya hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Sebab, BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berhak mengaduit keuangan Negara.
Untuk kasus Sumber Waras ini, lanjut dia, Komisi III akan mengawal dan memantau jalannya proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum atas audit dan temuan yang dihasilkan oleh BPK.
"Jelas kami percaya dengan BPK. Kita akan pantau dan kawal, namun kita tidak ingin kesan seolah Komisi III mengintervensi KPK," demikian Benny yang Politisi Partai Demokrat ini.
Tentunya Abraham Samad Dipanggil Komisi Hukum DPR RI untuk dimintai keterangan yang jelas terkait hal ini. Semoga segera bisa terungkap dan rakyat bisa mendapat kejelasan kan permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Sumber Waras.
